Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025 di Indonesia menampilkan kontras yang mencolok antara simbolisme politik dan kenyataan yang dihadapi para buruh. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan May Day di Monas, Jakarta, memang mencetak sejarah sebagai presiden pertama dalam 60 tahun terakhir yang hadir langsung dalam perayaan May Day. Namun, di balik gestur tersebut, banyak kalangan menilai bahwa substansi perjuangan buruh masih jauh dari perhatian serius pemerintah.
Presiden Prabowo, dalam pidatonya dihadapan lebih dari 200.000 buruh dari berbagai daerah, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi para buruh. Selain itu, beliau menyatakan bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
Namun, para pengamat dan aktivis buruh menilai bahwa kehadiran presiden lebih bersifat seremonial tanpa diikuti langkah konkret untuk menjawab tuntutan mendasar para pekerja. Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menyatakan bahwa kehadiran presiden tidak cukup untuk mengatasi problem mendasar yang dihadapi buruh, seperti upah rendah dan kesulitan mengakses layanan pendidikan.
Lantas apakah benar kehadiran Presiden Prabowo hanya sebagai gimik belaka? Bagaimana Presiden Prabowo menanggapi berbagai aspirasi dari para buruh? Apakah akan mengambil langkah konkret bagi para buruh atau hanya angin segar yang berhembus begitu saja tanpa ada perbaikan yang nyata? Simak berikut ini!
Dalam aksi yang dipusatkan di Monas, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan aliansi lainnya menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain:
- Penghapusan sistem out-sourcing yang dianggap merugikan pekerja.
- Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
- Pemberian upah layak dan peningkatan kesejahteraan buruh.
- Pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
- Peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak buruh.
- Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi
Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan keinginan buruh untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Menanggapi enam tuntutan utama yang disampaikan serikat pekerja, Presiden Prabowo menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi dengan serius dan melibatkan kementerian terkait untuk melakukan kajian mendalam.
Inisiatif Baru: Komitmen Menindaklanjuti Aspirasi Buruh
Peringatan Hari Buruh 2025, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Meskipun kehadiran Presiden Prabowo di perayaan May Day memberikan sinyal positif. Implementasi nyata dari komitmen tersebut sangat dinantikan oleh para buruh. Diperlukan langkah konkret dan kebijakan yang berpihak pada buruh untuk menjawab tuntutan dan harapan mereka.
Sebagai bentuk konkret dari komitmennya, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dewan ini bertugas mempelajari keadaan buruh dan memberikan nasihat kepada Presiden mengenai undang-undang dan regulasi yang tidak melindungi buruh untuk segera diperbaiki.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa atas saran dari pimpinan buruh, pemerintah akan segera membentuk Satgas PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja secara massal. Beliau menegaskan bahwa para pekerja tidak akan menerima pemutusan kerja dengan mudah serta memastikan bahwa negara akan turun tangan langsung mengenai tuntutan ini. Selain itu, pemerintah akan segera membahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
Kritik dari Daerah dan Sektor Lain
Selain di Jakarta, di berbagai daerah, seperti Yogyakarta, buruh dan mahasiswa menggelar aksi dengan menyampaikan kritik terhadap pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai abai terhadap nasib para pekerja. Selain itu, nelayan juga mendesak pemerintah untuk meratifikasi ILO K-188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan, menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya terjadi di sektor industri, tetapi juga di sektor perikanan.
Aksi serupa juga berlangsung di Surabaya, sekitar 10.000 buruh menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, menyuarakan isu ketenagakerjaan dan pendidikan. Sementara itu, di Solo, aksi diwarnai dengan kegiatan solidaritas seperti pembagian sayur dan minyak goreng gratis oleh pedagang kepada peserta demonstrasi.
Dengan berbagai aksi tersebut, May Day 2025 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk tidak hanya menunjukkan gestur politik, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Tanpa tindakan konkret, kehadiran presiden dalam perayaan May Day hanya akan menjadi simbolisme kosong yang tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi para buruh.
Hari Buruh bukan sekedar peringatan tahunan, tetapi momentum untuk merefleksikan kondisi ketenagakerjaan dan mendorong perubahan yang lebih baik. Dengan dialog konstruktif antara pemerintah dan para buruh, diharapkan tercipta hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia.
