Arief Rosyid Hasan dikenal sebagai politikus muda—dan aktivis pada zamannya, kariernya mulai melesat ketika ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HmI)—yang katanya luhur. Ia menjabat sebagai ketua umum PB HmI pada periode 2013-2015, karena latar belakangnya sebagai mahasiswa Islam dan juga relasi dari organisasi yang digeluti, ia juga mendapatkan mandat sebagai Ketua Departemen Dewan Masjid Indonesia (DMI), meskipun mandatnya sebagai Departemen DMI berujung pilu.
Ia juga bergabung ke partai Golkar pada juni 2025. Bergabungnya pada partai tersebut terindikasi karena relasi organisasi mahasiswa yang ia selami. Arief Rosyid merupakan lulusan Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Makasar (2004) serta Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2014, sehingga juga berkarier di bidang kesehatan, walaupun ada sedikit “ketidaksehatan” dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
Awal tahun ini, tepatnya tahun 2026, ia menjadi perbincangan publik sebab mengeluarkan statement begitu kontroversial di acara bedah buku yang diselenggarakan partai Golkar “Yang Golkar Golkar Aja”. Pernyataan itu dimaksudkan kepada Bahlil Lahadalia yang merupakan ketua umum partai tersebut. “Jangankan benar, salah pun kita bela,” ungkapnya.
Walaupun ia sempat klarifikasi di media bahwa pernyataan tersebut dimaksudkan untuk internal partai, tidak untuk lingkup eksternal, Rosyid juga menjelaskan bahwa “sebagai anggota organisasi, saya mempunyai kewajiban membela marwah ketua umum di masyarakat, tetapi mengingatkan di dalam organisasi. Bang Bahlil adalah senior yang respect jika diingatkan,” ujarnya, tetapi pola pikir semacam itu merupakan kecacatan, sebab Rosyid seolah-olah menihilkan kebenaran demi jabatan pemimpin.
Hal tersebut tidak sejalan dengan nilai Islam, mengutip dalam kitab suci Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 42 yang artinya: “Dan janganlah kamu mencampur-adukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” Mengapa penulis perlu mengutip Al-Qur’an? Seperti yang diketahui, bahwa ia merupakan alumni Himpunan mahasiswa Islam bahkan ketua umum PB, yang mana nilai-nilai Keislaman sangat melekat di dalam ideologi organisasi tersebut, bahkan seorang Rosyid pun kerap kali menyerukan tentang ideologi Keislaman kepada adik atau junior organisasinya. Dari peristiwa ini kecacatan berpikir, bersikap, dan bertindak seorang Rosyid tampak jelas.
Meneropong melalui kacamata Lafran Pane, founding father organisasi yang pernah Rosyid geluti, pesan yang disampaikan oleh Lafran perlu ia renungi secara mendalam. Lafran Pane berpesan “kita diajak ber-HmI bukan untuk diperintah, kita diajak ber-HmI untuk berpikir dan bergerak tanpa diperintah, itu ciri-ciri kader HmI dalam menjaga independensinya.” Bahkan sikap independensi tertera dalam AD-ART organisasi bab III pasal 6. Namun, sikap itu rancu dalam diri Arief Rosyid—sebagai mantan Ketum PB, independensi yang dituntut organisasi seharusnya berpihak pada kaum mustadh’afin (yang tertindas atau termarginalkan), tetapi keberpihakannya Rosyid justru sangat kontroversial melalui pernyataanya: “salah pun tetap kita bela” (untuk ketua umum Bahlil).
Padahal seorang Bahlil Lahadalia—Ketua Umum partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kebijakannya sering sewenang-wenang, yang terkesan seperti seorang mustakbirin, yang berpontensi merugikan kaum mustadh’afin. Beberapa kebijakannya yang dianggap bermasalah antara lain: pertama, penertiban LPG 3 Kg yang dilarang eceran tetapi tidak dikaji secara mendalam sehingga mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat menengah ke bawah serta antrean panjang; kedua, berkaitan dengan izin tambang di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Yang mengizinkan pengerukan di pulau-pulau kecil terhadap PT GAG Nikel; ketiga, kebijakan impor bahan bakar minyak melalui Pertamina, sehingga berpotensi menciptakan monopoli terselubung dan merugikan iklim usaha, sebagaimana dikritik oleh PAN dan PKS.
Dalam kasus lain, polemik Bahlil mengenai akademik juga tidak kalah memalukan, ia diduga curang dalam disertasi doktornya, termasuk penggunaan data tanpa izin dan masalah konflik kepentingan. Bayangkan saja seorang Menteri sekaligus Ketua Umum Partai menjegal pendidikan di Indonesia dengan kelakuan biadab itu. Apakah kesalahan semacam itu yang patut Arief Rosyid bela?
Pernyataan Arief Rosyid itu juga mendatangkan kritik dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Nafis yang menegaskan bahwa pembelaan tidak boleh membenarkan kesalahan. “Cara membela teman yang salah itu meluruskan ke jalan yang benar, bukan mencari dalil untuk membenarkan yang salah,” kata KH. Cholil Nafiz dalam akun X (Twitter) miliknya.
Menanggapi kasus tersebut, penulis merasa iba kepada Himpunan mahasiswa Islam yang seolah dijadikan kendaraan oleh Arief Rosyid dalam tindakannya. Semakin hari semakin memudar pula marwah organisasi, disebabkan oleh kehausan sebagian alumninya terhadap kekuasaan. Semuanya diolah-olah demi kesejahteraan senior. Padahal, sejatinya dalam organisasi Himpunan mahasiswa Islam, kita ber-HmI bukan ber-senior.
