Himpunan Mahasiswa Islam sudah 79 tahun lamanya berdiri. Sebuah organisasi mahasiswa yang fokus membina kader-kader menjadi manusia bermutu demi terwujudnya Masyarakat adil Makmur. Religiusitas menjadi penopang segala pergerakannya, dan intelektualitas adalah senjatanya yang terus diasah untuk membelah permasalahan kebangsaan dan keumatan. Kalau mau bicara tokoh-tokoh hebat pemberi kontribusi taraf nasional, baik mengisi kursi pemerintahan, cendekiawan, aktivis, tokoh agama, pengusaha dan segala profesi formal maupun non formal. Kader-kader HMI mengisi setiap sudut kemasyarakatan seperti lilin yang menerangi setiap sudut ruang gelap kader HMI menghidupkan Indonesia.
79 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Pergulatan dan dinamika telah terjadi seiring zaman menyeleksi. Upaya penyesuaian diri, ide, dan keputusan yang menaungi ribuan rakyat mesti dikontekstualisasikan dengan tetap mengakar pada lima insan cita. Nilai utama yang disirami air religiusitas dan spiritualitas yang meliputi nalar akdemis, ruh pencipta, dan jiwa pengabdiaan yang bernafaskan islam. kemasyarakatan dan keberpihakan pada orang-orang tertindas (mustadh’afin) menjadi pergerakan kolektif dalam perwujudannya.
Seakan telah terpolakan, kader HMI tahun ini, setelah Indonesia genap 80 tahun memploklamirkan kemerdekaannya kepada dunia. Generasi baru, tantangan baru. Kader saat ini tidak hanya berhadapan dengan catatan merah pemerintahan Prabowo-Gibran beserta deretan kebijakan pemicu amarah rakyat dan citra politik yang tidak kreatif. Problem internal juga perlu diberikan sorotan supaya murka Allah SWT yang berbunyi: “Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengerjakan apa yang tidak kamu kerjakan” (QS. As-Saff 61:2-3) menjadi hijab dari upaya mewujudkan Masyarakat adil Makmur yang diridhoi oleh Allah SWT (nilai insan cita kelima).
Suara-suara kader yang melontarkan kritik, penilaian, dan justifikasi moral mulai mengemuka, entah itu lewat tulisan yang dikirim ke Lembaga pers internal HMI sendiri maupun keluar dalam bentuk celetukkan dan sindiran diwarung-warung kopi. “Politik Praktis” mungkin adalah frasa yang cocok bagi tergerusnya nilai independensi dan ideologis yang nyata terjadi. Beberapa kader lainnya memotret kegiatan dan acara yang menjadi sebab-sebab menurunnya intelektualitas dan independensi kader. Mulai dari pemateri latihan kaderisasi (basic training) yang tidak kompeten, olah-olah manajemen yang setengah hati, sinergi antar pengurus bidang yang tidak solid, dalam arti tidak ikut meramaikan kegiatan bidang kepengurusan yang lain dengan alasan sepele, hingga menargetkan pengurus cabang yang tidak peduli dengan kader-kader dilevel komisariat.
Menghabiskan waktu mengitari dosa-dosa sebagian kader yang mengadaikan independensinya tidak lantas menyelesaikan masalah internal HMI itu sendiri. sebagai insan akademis hendaklah kita menyusuri akar dari alasan rasional mengapa instan gratification (kepuasan jangka pendek) menjadi pilihan daripada meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan komitmen moral.
“Nikmatnya” pragmatisme politik
Memang banyak cobaan bagi mahasiswa Indonesia belakangan ini. Sudah komplit permasalahan di negara Konoha, dimana citra dan gimmick lebih penting daripada kebijakan yang tepat sasaran. Seolah-olah virus yang mencari sel tubuh yang sehat, pengabaian aspek substansial tersebut menjangkiti pula kedalam tubuh organisasi mahasiswa hijau-hitam ini. By definition, Pragmatisme itu sebenarnya aliran filsafat khas Amerika abad 19, yang mengartikan kebenaran, kebaikan, dan kebebasan disebut absah kalau membantu manusia saat menghadapi dan mengendalikan realitas. orang-orang seperti William James dan John Dewey berada dalam satu barisan yang sama. Dalam pikiran mereka, semua hal, yang tengah dikerjakan, didiskusikan, dan diperjuangkan hanya bermanfaat kalau ada implikasi praktis sebagai goals utamanya.
Dipermukaan tampak sah-sah saja cara pandang seperti ini, toh kan banyak mahasiswa yang larut dalam diskusi tanpa aksi yang buntut-buntutnya tidak menemukan problem solving buat masalah terkini. Intinya, pragmatisme memberi “jalan tol” supaya upaya menyelesaikan masalah dan tidak tengelam pada diskusi kontra-produktif.
Diseberang gagasan pragmatisme, kita mengenal idealisme. Sebuah kata yang disebut-sebut sebagai “kemewahan terakhir mahasiswa” ini punya cara sikap yang teguh pendirian dan selalu menjadi oposisi dari orang-orang pragmatis yang dilihat minus moralnya. Saya hanya memberi penjelasan terminologi pada pragmatisme saja karena sisi pergerakan dan olah-olah-nya yang ingin saya bawakan kedalam konteks dunia organisasi mahasiswa, termasuk soal idealisme tadi.
Nah, jika dicermati, pragmatisme perpolitikan HMI dalam aplikasi dilapangan memang memberikan keuntungan bagi pembuat keputusannya. Tapi hanya dia dan rekan-rekannya yang untung, sedangkan kader-kader seringkali tidak mendapatkan akses untuk berproses disalah satu organisasi paling tua di Indonesia ini. Beberapa keuntungan yang lumayan dalam mindset pragmatis ini bisa kita lihat sebagian kanda-kanda HMI yang dekat dengan partai politik. Menjalin hubungan dekat yang dilabeli “silaturahmi” seakan mendapat karpet merah untuk masa depan yang terjamin plus nama baik yang bisa dipamerkan sana-sini.
Sangat berbeda dengan pandangan pragmatism yang sebenarnya, baik James dan Dewey mengharapkan munculnya pemecahan masalah yang dinamis untuk permasalahan kolektif dan bersumber dari hasil penelitian yang ilmiah dan progresif. Kader-kader baru yang memiliki niat berproses dan menjadi kader umat mendapati ruang berkiprah mereka tersempitkan hanya pada perpolitikan. Padahal kontribusi memiliki ruang yang luas apa lagi di era digitalisasi ini, pergerakan dan menyuaraan aspirasi rakyat yang terbatas dimasa lalu bisa dilakukan dengan cara yang kreatif tanpa menghilangkan spirit progresivitas. Semakin dunia mendewasa tantangan baru akan terus bermunculan. Apabila kader HMI tidak dibuka wawasan dan cakrawala berpikirnya. Tentu tafsir mereka terhadap kemajuan hanya berhenti dapat perpolitikan yang formal dan baku.
Pudarnya ruh akademis
Terbinanya Insan Akademis ditaruh paling awal dalam tujuan HMI. Frasa yang memberi isyarat bahwa ide-ide pembaharuan, jiwa pengabdian yang bernafaskan islam haruslah didasari oleh ilmu pengetahuan sebelum nantinya mewujudkan Masyarakat adil Makmur plus mendapat ridho Ilahi. Berbagai macam landasan baik teologis dan sosiologis merupakan kacamata dalam membaca realitas dan fenomena secara komperhensif-holistik, ilmu pengetahuan mendapat panggung teratas demi kesejahteraan bernegara dan beragama.
Mari kita geser pembahasan dasar yang selalu diulang-ulang namun tak kunjung dihayati oleh segenap kader itu, lalu melihat wacana intelektual kampus sebelum NDP dituliskan. Masa itu tercatat ditahun 1950-1970-an ketika mahasiswa-mahasiswa Indonesia merasakan transisi kekuasaan dari orde lama yang hasutan dan desakan dari PKI untuk membubarkan HMI hingga orde baru yang ironisnya saat ini, direpublik ini, aktor utamanya dijadikan pahlawan nasional, meski sederet kejahatan telah tercatat.
Dalam rentang hampir dua dekade itu telah menciptakan situasi politik yang carut marut perihal dasar negara. Kubu masyumi, nasionalis, dan PKI mengambil alih wacana dan saling membentuk narasi ideologis masing-masing. media informasi yang saat itu masih didominasi koran (dan beberapa siaran radio) telah menghidupkan suasana politik yang cukup panas. Beberapa fitnah dilemparkan oleh PKI kepada HMI antara lain dicap sebagai organisasi kontra-revolusioner dan merupakan “anak” partai Masyumi yang sudah dibubarkan oleh Soekarno.
Bahkan setelah PKI dibubarkan pada 12 Maret 1966 diskusi pergerakan masih berlangsung, salah satunya upaya rehabilitasi partai Masyumi yang berakhir gagal. Setelah disulut oleh panasnya permusuhan PKI-Islam, umpama kue yang baru matang dari oven, mahasiswa Islam Indonesia sering mengadakan diskusi seputar isu-isu negara dan agama, dari suasana tersebut munculah tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Djohan Effendi, dan lainnya. Berkat kepekaan akan konsekuensi dari setiap kebijakan politik, dan kepeduliannya pada isu-isu kemasyarakatan menyuburkan ruang intelektual bagi mahasiswa.
Melihat wacana intelektual yang berkelindang kala itu, 180 derajat berbeda dengan saat ini. Pamor, relasi dengan partai, dan kurangnya komitmen beberapa kanda HMI menjadi sebab intelektualitas kurang dihargai belakangan ini. Pragmatism politik hanyalah implikasi dari intelektualitas yang terabaikan. Informasi sempit akan ranah kontribusi kepada rakyat yang hanya pada perpolitikan menutup pemberdayaan kader yang bisa berkontribusi diruang yang baru dan belum pernah terpikirkan. Dominasi pengarahan satu arah tersebut tidak memberi ruang mengembangkan intelektualitas kader dan sisi-sisi non-praktis langsung.
Agaknya etika berdiskusi dan membuka selebar-lebarnya wacana intelektual merupakan modal besar untuk pemberdayaan kader. Sehingga diskusi tidak melenceng menjadi pamer kepintaran dan menyebut tokoh-tokoh besar semata. Atau menutup perdebatan ilmiah kepertanyaan yang terburu-buru dan beraura membungkam: “trus aksi konkretnya apa ?”. normalisasi kisruh dirapat-rapat formal organisasi bukanlah hal yang tepat malah memberi anggapan jika memang perdebatan harus seperti itu, saling membisukan lawan bicara dengan suara keras. Ini menjadi pertanda bahwa proses pemberdayaan dibidang intelektual kader berhenti pemasokan ilmu-ilmu tinggi (walaupun tidak terlalu dipahami dan mengabaikan sisi historisitasnya) daripada pengolahan dan pendampingan argumentasi untuk Insan Akademis sejati. Sampai disini bisa ditarik Kesimpulan, jika kita mendapati nalar beberapa kader yang tidak mencerminkan kepentingan umum dengan rasionalisasi mereka. Maka rasionalisasi tersebut berasal dari nalar yang menyamakan suara keras dengan keberanian, sikap manut dengan kepandaian membaca keadaan, dan oposisi dengan kebenaran yang berpihak pada mustadh’afin.
*Editorial ini sudah terbit dalam media cetak di majalah Ushuliyyah edisi ke-36. Baca versi cetak lebih nyaman dan nikmat tanpa kedistrek, info pemesanan hububngi email kami redaksiushuliyyah@gmail.com